Showing posts with label kWN. Show all posts
Showing posts with label kWN. Show all posts

Pengertian Identitas Nasional Dan Unsur Identitas Nasional

Pengertian Identitas Nasional

Pengertian Identitas Nasional Dan Unsur Identitas Nasional - Identitas Nasional merupakan suatu jati diri yang khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dalam garis besar tidak hanya mengacu pada individu saja, namun tetapi berlaku juga pada suatu organisasi / kelompok (negara). Identitas itu berasal dari kata Identitu, yang artinya tanda-tanda, ciri-ciri, jati diri yang ada pada seseorang atau kelompok yang membedakannya dengan orang dan kelompok yang lain. Sedangkan kata “nasional” adalah suatu identitas yang melekat pada kelompok atau organisasi yang lebih besar yang berkaitan oleh kesamaan-kesamaan fisik, baik itu fisik seperti budaya, agama serta bahasa ataupun nonfisik seperti contohnya cita-cita, keinginan serta tujuan.

Pengertian Identitas Nasional
Pengertian Identitas Nasional
Dari hal diatas tersebutlah kelompok ini yang kemudian disebut sebagai identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya akan melahirkan suatu tindakan kelompok yang diwujudkan didalam  bentuk organisasi / pergerakan-pergerakan yang diberi atribut atau kelengkapan nasional.

Pengertian Identitas Nasional merupakan suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh serta berkembang di dalam macam-macam aspek kehidupan dari ratusan suku yang ada dan dihimpun dalam satu kesatuan seperti Indonesia yang kebudayaan nasional itu  dengan acuan pancasila & Bhineka Tunggal Ika yang merupakan dasar dan arah pengembangannya.

Hakikat Identitas Nasional di dalam kehidupan berbangsa & bernegara pancasila merupakan yang aktualisasinya yang tercerminkan dalam penataan kehidupan kita yang dalam arti yang luas, misalnya pada  aturan perundang-undangan ataupun moral yang dengan secara normatif diterapkan di dalam bermasyarakat atau berinteraksi , baik itu di dalam tataran nasional ataupun internasional .

Dengan hal tersebut nilai-nilai budaya yang tercermin pada identitas nasional itu bukanlah barang jadidalam kebekuan normatif dan juga domatis, melainkan ialah sesuatu yang terbuka dan yang cenderung terus-menerus bersemi disebebakan karena adanya hasrat menuju untuk kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat. Konsekuensi & implikasinya ialah identitas nasional adalah sesuatu yang terbuka untuk ditafsir dengan diberi makna baru supaya tetap relevan serta fungsional di dalam kondisi aktual yang berkembang di dalam bermasyarakat.

Unsur Unsur Identitas Nasional

Unsur- unsur identitas nasional Indonesia ini merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut merupakan gabungan dari unsur unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi , ialah :

Suku Bangsa adalah salah satu dari unsur dalam pembentuk identitas nasional. Suku tersebut merupakan Golongan sosial yang khusus yang memiliki sifat askriptif (ada sejak lahir), yang mana sama halnya dengan golongan umur & jenis kelamin. Indonesia khususnya, Memiliki banyak sekali suku bangsa / kelompok etnis dengan ± 300 dialek bahasa.

Agama. 
Bangsa Indonesia dikenal dengan masyarakat yang agamis (didasarkan pada nilai agama). Agama-agama yang tumbuh serta berkembang di Indonesia adalah agama islam, katholik, kristen, hindu, budha serta kong hu cu.

Kebudayaan.
Pengetahuan manusia ialah sebagai makhluk sosial yang isinya ialah perangkat-perangkat atauapun model-model pengetahuan yang dengan secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukung untuk menerjemahkan atau menafsirkan serta memahami lingkungan yang dihadapi dan juga digunakan ialah sebagai rujukan maupun pedoman untuk dapat bertindak (dalam bentuk kelakukan serta benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

Bahasa.
Bahasa adalah sebagai sistem perlambang yang dengan secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia serta digunakan sebagai sarana untuk dapat berinteraksi antarmanusia.
Di Indonesia terdapat banyak sekali bahasa namun Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa , Untuk lebih lanjut anda dapat membaca Pengertian Bahasa

Dari 4 unsur identitas nasional di atas, dapat kita dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian antara lain :
  1. Identitas Fundamental, pancasila ialah sebagai falsafat bangsa, dasar negara serta ideologi negara.
  2. Identitas Instrumental, adalah isi UUD 1945 serta tata perundang-undangannya. Dalam Identitas instrumental ini, bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia, bendera negara Indonesia adalah merah putih, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika., lagu kebangsaan Indonesia yakni Indonesia Raya.
  3. Identitas Alamiah, meliputi negara kepulauan serta pluralisme didalam suku, budaya, bahasa serta agama dan juga kepercayaan.

Sumber : Buku dalam Penulisan Pengertian Identitas Nasional dan Unsur Unsur Identitas Nasional :
– Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010. Judul : Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi). Penerbit ERLANGGA : Jakarta.


Sekian dan Terimakasih sudah membaca mengenai pengertian Identitas Nasional dan Unsur Identitas Nasional , semoga dapat bermanfaat untuk anda , salam hangat dari Pendidikanku.org

Pengertian Negara Hukum dan Ciri - cirinya Lengkap

Pengertian Negara Hukum dan Ciri - cirinya Menurut Para Ahli Terlengkap

Ciri - ciri Negara Hukum Terlengkap -  Pengertian Negara hukum adalah Negara yang didalamnya menjalankan suatu tindakan yang didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang sudah ada. Dengan demikian, tugas Negara ialah menjalankan kesadaran hukum didalam suatu bentuk peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta juga harus ditaati oleh tiap-tiap warga negaranya . 

Negara hukum yang muncul diabad ke-19 ialah negara hukum formil atau juga negara hukum dalam arti sempit. Negara hukum adalah terjemahan istilah dari Rechtsstaat atau Rule of Law. Istilah Rechtsstaat ini diberikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental. Sedangkan dari istilah Rule of Law  itu diberikan oleh para ahli hukum Anglo Saxon.
Pengertian Negara Hukum dan Ciri - cirinya
Pengertian Negara Hukum dan Ciri - cirinya

Pada sudut pandang kekuasaan , paham Negara hukum tersebut bersandar disuatu keyakinan bahwa adanya kekuasaan Negara itu  harus dijalankan berdasarkan dengan hukum yang adil serta bijak . Sifat Negara hukum itu adalah alat perlengkapan negaranya yang hanya bertindak dengan menurut serta juga terikat kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan Negara yang juga terdahulu.

Ciri Ciri Negara Hukum


Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari Negara hukum. Ciri-ciri Negara hukum itu antara lain ialah sebagai berikut:
  1. Terdapat pengakuan serta juga perlindungan atas(HAM) Hak Asasi Manusia
  2. Terdapat juga peradilan yang bebas serta tidak memihak, 
  3. Terdapat legalitas didalam arti hukum.
  4. Alasan Menjadi Negara Hukum
  5. Legitimiasi demokrasi   
  6. Demi kepastian hukum 
  7. Tuntutan perlakukan yang sama 
  8. Tuntutan akal budi

Unsur-Unsur Negara Hukum Secara Umum

  1. Dihargainya HAM  
  2. Munculnya pembagian atau juga pemisahan kekuasaan didalam menjamin hak-hak  tersebut
  3. Pemerintah dijalankan dengan menurut perundang-undangan   
  4. Munculnya suatu peradilan administrasi didalam mengatasi perselisihan diantara rakyat serta pemerintah

Ciri-Ciri Negara Hukum Menurut Para Ahli Hukum


Menurut dari ahli hukum Eropa Kontinental Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri dari Rechtsstaat ialah sebagai berikut:
  1. Hak asasi manusia (HAM).
  2. Pemisahan atau juga pembagian kekuasaan untuk dapat menjamin HAM yang biasa dikenal denganTrias Politika.
  3. Pemerintahan itu berdasarkan peraturan-peraturan.  
  4. Peradilan administrasi didalam suatu perselisihan.

Menurut ahli hukum Anglo Saxon kalangan dari Av Dicey memberikan ciri-ciri Rule of Law ialah sebagai berikut :
  1. Supremasi hukum, tidak boleh terdapat kesewenang-wenangan, artinya ialah seseorang tersebut hanya boleh dihukum apabila  melanggar hukum.
  2. Kedudukan sama apabila didepan hukum.
  3. Terjaminnya Hak Asasi Manusia didalam undang-undang atau juga keputusan pengadilan.

Sebuah komisi para juris yang tergabung didalam suatu International Commission of Jurits dikonferensi di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law yang dinamis. Ciri-ciri tersebut antara lain ialah sebagai berikut :
  1. Perlindungan konstitusional;
  2. Badan kehakiman yang bebas serta juga tidak memihak;
  3. Kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat;
  4. Pemilihan umum yang bebas;
  5. Kebebasan untuk dapat berorganisasi serta beroposisi;
  6. Pendidikan Civics (kewarganegaraan).

Menurut Montesquieu. Menurutnya negara yang paling baik ialah negara hukum, Dikarenakan di dalam konstitusi tersebut di banyak negara terkandung 3 inti pokok yakni :
  1. Perlindungan Hak Asasi Manusia ,
  2. Ditetapkannya suatu ketatanegaraan negara,
  3. Membatasi kekuasaan serta juga wewenang organ-organ negara.

Franz Magnis Suseno mengemukakan 5 ciri dari negara hukum, yakni :
  1. Fungsi kenegaraan tersebut dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai ketetapan UUD.
  2. UUD tersebut menjamin HAM ialah yang paling penting. Disebabkan karena tanpa jaminan tersebut, maka hukum tersebut akan menjadi sarana penindasan.
  3. Lembaga atau badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing dengan selalu dan juga hanya taat pada dasar hukum yang Sudah ditentukan.
  4. Terhadap tindakan badan atau lembaga negara, masyarakat tersebut bisa mengadu ke pengadilan.
  5. Badan kehakiman bebas serta juga tidak memihak.

Mustafa Kamal Pasha (2003) menyatakan ialah ada 3 ciri khas negara hukum, yakni :
  1. Pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
  2. Peradilan yang bebas dari adanya pengaruh kekuasaan lain serta juga tidak memihak  
  3. Legalitas didalam artian  hukum dalam segala bentuknya.

Prof. Sudargo Gautama menyatakan 3 ciri negara hukum, yaitu :
  1. Terdapat adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, maksudnya ialah negara tersebut tidak dapat bertindak dengan secara sewenang-wenang.
  2. Ada Asas legalitas.
  3. Pemisahan kekuasaan.

Sekian dan Terimakasih Sudah Membaca mengenai Ciri-ciri Negara Hukum Menurut Para Ahli lengkap , Semoga dapat bermanfaat untuk anda , Salam hangat dari
Pendidikanku

Pengertian GeoPolitik dan Wawasan Nusantara

Pengertian Geopolitik dan Wawasan Nusantara

Pengertian GeoPolitik dan Wawasan Nusantara - Kata “Geo” artinya bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) serta teia yang artinya urusan. Apabila dalam bahasa Inggris, politics ialah rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, danalat yang digunakan untuk dapat mencapai cita-cita / tujuan tertentu. Di dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics memiliki arti kepentingan umum warga negara . Politik adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, serta alat yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan tertentu yangdikehendaki.

Pengertian Geopolitik
Pengertian Geopolitik
Secara garis besar geopolitik adalah suatu tata cara pandang serta sikap suatu bangsa  mengenai diri, lingkungan, yang mempunyai wujud sebagai Negara kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Apa penting geopolitik bagi Indonesia ? Pentingnya geopolitik bagi Indonesia ialah untuk dapat mempertahankan Negara serta dapat berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan juga penyelesaian konflik antarnegara yang mungkin akan muncul dalam proses pencapaian suatu tujuan.

Kedudukan dan Fungsi Wawasan Nusantara

Kedudukan Wawasan Nusantara

a.Wawasan nusantara ialah sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenaran oleh semua rakyat supaya tidak terjadi penyesatan serta penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan juga tujuan nasional. Dengan hal tersebut, Wawasan Nusantara tersebut menjadi landasan visional didalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

b.Wawasan Nusantara di dalam paradigma nasional bisa dilihat dari spesifikasinya antara lain sebagai berikut:

1.Pancasila ialah sebagai falsafah, ideologi bangsa, serta dasar negara; berkedudukan ialah sebagai landasan idiil , baca lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai Filsafat.
2.Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan konstitusi negara; berkedudukan ialah sebagai landasan konstitusional.
3.Wawasan Nusantara adalah sebagai visi nasional; berkedudukan ialah sebagai landasan konsepsional
4.Ketahanan Nasional ialah sebagai konsepsi nasional; berkedudukan ialah sebagai landasan konsepsional.
5.GBHN adalah sebagai politik serta strategi nasional / sebagai kebijaksanaan dasar nasional; berkedudukan ialah sebagai landasan operasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

Fungsi Wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan juga rambu-rambu (peraturan) dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan juga perbuatan bagi penyelenggara negara pada tingkat pusat dan daerah, ataupun bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Sekian dan terima kasih sudah membaca mengenai Pengertian Geopolitik dan Wawasan Nusantara , Semoga dapat bermanfaat untuk anda , 
salam hangat dari Pendidikanku.org

Pengertian Kabinet Parlementer dan Presidensial Lengkap

Pengertian Kabinet Parlementer dan Presidensial

Pengertian Kabinet Parlementer dan Presidensial Lengkap - Kembali pendidikanku akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa pengertian kabinet parlementer ? pengertian kabinet presidensial ? Ciri - ciri dari pemerintahan parlementer dan presidensial ? sistem presidensial ? kelebihan dan kekurang pemerintahan presidensial ? artikel lainnya : Pengertian GeoPolitik dan Wawasan Nusantara

Pengertian Kabinet Parlementer

Pengertian Kabinet Parlementer adalah sebuah kabinet yang dibentuk dengan cara memperhatikan dan juga memperhitungkan jumlah suara-suara yang ada di dalam sebuah parlemen. Pada dasarnya komposisi / susunan keanggotan kabinet parlementer ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :
  • Kabinet Koalisi.
  • Kabinet Nasional.
  • Kabinter Partai.


Ciri - Ciri Pemerintahan Parlementer

Ciri - Ciri Pemerintahan Parlementer antara lain sebagai berikut :
  • Badan legislatif / parlemen menjadi satu satunya badan yang anggotanya itu dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
  • Anggota parlemen terdiri dari perwakilan dari partai politik yang memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut.
  • Pemerintah / kabinet terdiri dari jajaran para mentri dan perdana mentri sebagi pemimipin kabinet.
  • Kepala negara tidak sekaligu bertugas sebagi kepala pemerintahan.
  • Seperti parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atas saran dari perdana mentri juga dapat membubarkan parlemen.

Pengertian Kabinet Presidensial

Pendidikanku – Sistem presidensial (presiden), disebut juga sistem kongres, sistem pemerintahan republik di mana kekuasaan eksekutif itu dipilih dengan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan memisahkan kekuasaan legislatif. Kedaulatan negara itu dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan antara lain, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan ialah sebagai ”Trias Politica” oleh Montesquieu.

  1. Presiden & wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi.
  2. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden ialah sebagai kepala negara & kepala pemerintahan.
  3. Dalam sistem presidensial para menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat & bertanggung jawab kepada presiden.
Disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan harus memiliki 3 unsur, antara lain:
  1. Presiden terpilih yang di pilih oleh rakyat
  2. Presiden sekaligus menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam posisi ini mengangkat pejabat pemerintah yang bersangkutan.
  3. Presiden dijamin mempunyai kekuasaan legislatif oleh konstitusi atau konstitusi.

Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai posisi yang relatif kuat & tidak bisa dijatuhkan karena rendah subjektif seperti misalhnya kurangnya dukungan politik. Namun tetapi tidak ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Apabila presiden melanggar konstitusi, pengkhianatan, dan/atau melibatkan masalah kriminal, posisi presiden dapat dijatuhkan. Pada saat ia dipecat karena pelanggaran tertentu, biasanya wakil presiden akan menggantikan posisinya menjadi presiden.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial

Adapun Ciri-ciri pemerintahan presidensial, antara lain sebagai berikut :
  • Dipimpin oleh presiden ialah sebagai kepala pemerintahan & kepala negara.
  • Kekuasaan eksekutif diangkat menjadi presiden oleh demokrasi rakyat & juga dipilih langsung oleh mereka / dengan melalui badan perwakilan rakyat.
  • Presiden mempunyai hak prerogatif (hak istimewa) untuk dapat mengangkat dan juga memberhentikan menteri yang memimpin departemen dan juga non-departemen.
  • Menteri yang bertanggung jawab untuk kekuasaan eksekutif (tidak kekuasaan legislatif).
  • Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif tidak dapat dipaksakan oleh legislatif.
Kelebihan dan kelemahan dari sistem presidensial

Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem presidensial antara lain sebagai berikut :

Kelebihan sistem presidensial

Berikut ini adalah kelebihan dari sistem presidensial, antara lain sebagai berikut

  1. Cabang eksekutif merupakan posisi yang lebih stabil disebabkan oleh eksekutif tidak tergantung pada parlemen.
  2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, presiden Amerika serikat 4 tahun,Presiden Indonesia adalah 5 tahun, Dan Presiden Filipina adalah 6 tahun.
  3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  4. Legislatif bukan tempat regenerasi untuk posisi eksekutif disebabkan karena legislatif  dapat diisi oleh orang luar, termasuk juga anggota parlemen.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

Berikut ini adalah kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial, antara lain sebagai berikut :

  1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga bisa menciptakan kekuasaan mutlak.
  2. Sistem Akuntabilitasnya kurang jelas.
  3. Pengambilan keputusan / kebijakan publik umumnya hasil dari tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sejauh tidak keputusan tegas
  4. Membuat keputusan yang memakan waktu cukup lama.
Sekian dan terima kasih sudah membaca mengenai pengertian kabinet parlementer dan juga presidensial semoga dapat bermanfaat untuk anda. apabila terdapat kesalahan silahkan isikan pada kolom komentar.
Pendidikanku.org

Pengertian Kewarganegaraan & Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian Kewarganegaraan

Pengertian Kewarganegaraan & Pendidikan Kewarganegaraan - Kewarganegaraan adalah suatu keanggotaan seseorang di dalam Negara yang dengan hal tersebut membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan di dalam negara tersebut . Seseorang dengan keanggotaan yang seperti disebut dengan warga negara. Seorang warga negara tersebut berhak untuk dapat memiliki paspor dari negara yang dianggotainya itu.

Kewarganegaraan
Kewarganegaraan adalah suatu bagian dari konsep kewargaan (dalam bahasa Inggris adalah citizenship). Di dalam pengertian tersebut , warga dalam suatu kota / kabupaten disebut dengan warga kota / warga kabupaten, oleh karena keduanya itu juga merupakan satuan politik dalam negara. Pada otonomi daerah, kewargaan tersebut akan sangat penting, karena pada masing-masing satuan politik itu akan dapat memberikan hak ( sosial) yang berbeda-beda setiap warganya.

Kewarganegaraan diartikan ialah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara tersebut untuk melindungi orang yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan merupaakan segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan tersebut dibedakan menjadi dua, antara lain sebagai berikut:
1. Kewarganegaraan yuridis dan sosiologis
  1. Kewarganegaraan  yuridis ditandai dengan adanya suatu ikatan hukum diantara orang-orang dengan negara.
  2. Kewarganegaraan sosiologis, tidak ditandai dengan adanya suatu ikatan hukum, namun tetapi ikatan emosional, seperti misalnya , ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, serta juga ikatan tanah air.
2. Kewarganegaraan  formil dan materil.
  • Kewarganegaraan  formil, menunjukkan pada suatu tempat kewarganegaraan itu. Di dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan tersebut berada pada hukum publik.
  • Kewarganegaraan materil , menunjukkan pada suatu akibat hukum dari status kewarganegaraan, ialah adanya hak serta kewajiban warga negara.
Kewarganegaraan tersebut mempunyai kemiripan dengan kebangsaan (dalam bahasa Inggris: nationality). perbedaannya adalah  hak-hak untuk dapat aktif dalam perpolitikan (negara). Terdapat kemungkinan untuk dapat mempunyai kebangsaan tanpa harus menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara serta berhak untuk mendapat perlindungan tanpa mempunyai hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk dapat mempunyai hak politik tanpa harus menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat dalam pendidikan kewarganegaraan ialah upaya sadar serta terencana untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa warga negara dengan cara menumbuhkan jati diri dan moral bangsa ialah sebagai landasan pelaksanaan hak serta kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan serta kejayaan bangsa dan juga negara.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan 

Adapun tujuan Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk dapat mewujudkan warga negara sadar bela negara dengan berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, serta kepekaan dalam mengembangkan jati diri dan juga moral bangsa dalam perikehidupan berbangsa.

Standar isi pendidikan kewarganegaraan ialah pengembangan :

  • Nilai-nilai cinta tanah air;
  • Kesadaran berbangsa &bernegara;
  • Keyakinan terhadap Pancasila yang merupakan ideologi negara;
  • Nilai-nilai demokrasi, HAM dan lingkungan hidup;
  • Kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, & negara, dan juga, 
  • Kemampuan awal bela negara.

  1. Pengembangan standar isi dalam pendidikan kewarganegaraan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan di dalam rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan.
  2. Rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melingkupin materi serta kegiatan bersifat fisik & nonfisik.
  3. Pengembangan rambu-rambu pada materi sebagaimana dimaksud di ayat (1) serta ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan lingkup penyelenggara pendidikan kewarganegaraan.

Sekian dan terima kasih sudah membaca mengenai  Pengertian Kewarganegaraan & Pendidikan Kewarganegaraan , semoga dapat bermanfaat untuk anda .