Showing posts with label Kewarganegaraan. Show all posts
Showing posts with label Kewarganegaraan. Show all posts

Pengertian HAM, Fungsi, Ciri, Tujuan, Macam Jenisnya

www.Pendidikanku.org - Disini saya akan menjelaskan Pengertian, Fungsi, Ciri, Tujuan, Macam Jenis HAM, penjelasannya di bawah ini :

PENGERTIAN HAM (HAK ASASI MANUSIA)

  • Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya atau keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah atau setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam UUD HAM NO.39 tahun 1999
  • Hak asasi manusia (HAM),yaitu sebagai  perangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh  dapat dipisahkan oleh dari keberadaanya  sebagai manusia. Maka dari itu, martabat manusia adalah sumber dari semua HAM. Martabat  manusia  akan dapat berkembang  jika hak tersebut paling dasar yakni kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan. UDHR (Universal Declaration of Human Rights)
  • HAM merupakan hak yang bersifat mendasar. Hak ini yang telah dimiliki setiap manusia dengan didasarkan pada kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga HAM bersifat suci. Prof. Koentjoro Poerbopranoto
  • Dapat dipersingkat HAM adalah hak yang sudah telah melekat pada diri manusia sejak lahir yang bersifat permanen yang harus dihormati, dihargai, dijaga atau dilindungi oleh setiap manusia.
Pengertian HAM, Fungsi, Ciri, Tujuan, Macam Jenisnya

FUNGSI HAM(HAK ASASI MANUSIA)

HAM, ialah memiliki fungsi utama yakni untuk menjamin dan melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan, kemerdekaan yang tidak dapat boleh diganggu gugat oleh siapapun.

CIRI DAN TUJUAN HAM (HAK ASASI MANUSIA)

1. Ciri – Ciri HAM :

  • Tidak perlu diberikan dan diwarisi, karena HAM adalah bagian dari setiap manusia yang baru lahir
  • Berlaku untuk setiap manusia.
  • Tidak dapat membedakan jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, asal usul sosial dan bangsa
  • Tidak dapat dilanggar.

  • Bersifat umum atau supralegal (tidak tergantung kepada adanya suatu peraturan suatu Negara).

2. Tujuan HAM :
  • Melindungi orang dari kekerasan atau sewenang-wenang
  • Mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia.
  • Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran atau tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

KLASIFIKASI MACAM JENIS HAM (HAK ASASI MANUSIA)

Hak Asasi Manusia (HAM) yakni sangat beragam berhubungan dengan hak-hak yang ada pada diri setiap manusia. Berikut ini macam-macam HAM:

1. Hak asasi pribadi (personal rights)

Hak asasi pribadi mencakup kepada kepentingan seorang atau dampak yang diterima lebih besar kepada diri sendiri dari pada orang disekitarnya. Contohnya hak beragama, mengeluarkan pendapat, berpindah tempat dan hal-hal yang berhubungan dengan hak pribadi.

2. Hak asasi ekonomi (property rights)

Hak asasi ekonomi secara singkat dapat diartikan sebagai hak untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya hak jual beli, perjanjian kontrak, mendapatkan pekerjaan atau sebagainya yang berhubungan dengan ekonomi.

3. Hak asasi politik (political rights)

Hak asasi politik merupakan hak untuk ikut serta oleh dunia politik suatu Negara tanpa pandang bulu. Contohnya, hak yang dimiliki masyarakat dalam dunia politik ialah hak untuk memilih dan dipilih, ikut serta dalam pemerintahan dan hal-hal yang berhubungan dengan politik dalam suatu Negara.

4. Hak asasi sosial atau kebudayaan (sosial and cultural rights)

Hak asasi sosial atau kebudayaan tersebut diterapkan dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan interaksi antar masyarakat dan budaya sekitar. Contohnya hak untuk dapat mengembangkan budaya daerah masing-masing.

5. Hak asasi  (legal quality rights)

Hak asasi hukum juga harus didapatkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan hukum Negara. Dimana hak-hak masyarakat secara hukum tersebut dapat di pertanggung jawabkan atau diperlakukan sama rata tanpa sangkut paut dengan agama, ras, maupun suku.

6. Hak untuk mendapatkan tata cara perlakuan peradilan dan perlindungan (procedural rights)

Hak ini berlaku ketika salah seorang masyarakat melanggar batas hukum atau diadili juga berhak  dan mendapatkan pembelaan hukum. Contohnya seperti pembelaan dan tuntutan hukum di pengadilan.

Demikian penjelasan artikel mengenai HAM Pengertian, Fungsi, Ciri, Tujuan,Macam Jenis HAM dapat bermanfaat.

Pengertian, Ciri Kapitalisme dan Liberalisme

Www.Pendidikanku.Org - Pada kesempatan ini Pendidikanku akan membahas mengenai apa itu Kapitalisme? dan apa itu Liberalisme ? Dan apa pengertian Kapitalisme dan Liberalisme menurut para ahli ?.
Pengertian Kapitalisme dan Liberalisme

Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme Menurut Karl Marx adalah sebuah sistem ekonomi yang mana perdagangan, industri serta alat-alat produksi tersebut dikendalikan oleh pihak (pemilik) swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi pasar. Dalam melakukan usahanya tersebut pemilik modal berusaha untuk dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pasar dalam memperoleh keuntungan secara bersama, namun tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

Pengertian Kapitalisme menurut Adam Smith adalah sebuah sistem yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah tidak mempunyai intervensi terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Di dalam kapitalisme pemerintah berperan hanya sebagai pengawas saja.

Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi dimana individu boleh menggunakan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kekayaannya tanpa adanya batasan, dalam hal tersebut bahkan tidak masalah apabila mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

Pengertian Liberalisme

Liberalisme atau Liberal merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, serta tradisi politik yang didasarkan pada sebuah pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.
Liberalisme adalah faham yang menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di segala bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun agama.

Secara umum, liberalisme tersebut mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal itu disebabkan karena ke-2nya sama-sama dilandaskan pada kebebasan mayoritas. Banyak suatu negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

CIRI – CIRI KAPITALISME

  1. Pengakuan dan penerapan hak individu di atas hak masyarakat umum (dalam bidang ekonomi).
  2. Alat – Alat produksi dimiliki oleh individu.
  3. Individu bebas memiliki pekerjaan/usaha yang dibandang baik baginya.
  4. Negara hanya boleh ikut campur sekecil mungkin agara perekonomian menjadi efisien.
  5. Barang dan jasa hasil produksi diperdagangkan secara bebas.
  6. Persaingan dalam pasar adalah persaingan bebas.
  7. Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan juga  konsumen dalam bentuk harga-harga.
  8. Motif yang menggerakan kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, distribusi) adalah mencari laba.

CIRI - CIRI LIBERALISME

Biasanya Liberalisme ditandai oleh 2 ciri utama yakni kebebasan masyarakat dan keterbatasan peran pemerintah.
  1. Kebebasan Masyarakat
    Setiap masyarakat yang tinggal di negara yang menganut paham liberalisme bebas melaksanakan apa saja (selama tidak melanggar hukum) dalam berbagai aktivitas atau pun kegiatan seperti aktivitas perdagangan, gaya hidup, dan juga penganutan agama atau pun kepercayaan.
  2. Keterbatasan Peran Pemerintah
    keterbatasan peran pemerintah dalam pengaturan masyarakat. Dalam pemerintahan liberal, pemerintah biasanya hanya menetapkan peraturan – peraturan dasar yang benar – benar penting saja. Masalah – masalah yang dianggap tidak penting seperti penentuan harga jual produk (meskipun memuat hajat hidup orang banyak) biasanya akan diserahkan pada mekanisme persaingan pasar.
Sekian dan Terima kasih sudah membaca mengenai Pengertian Kapitalisme dan Liberalisme semoga dapat bermanfaat untuk anda.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dan Tujuannya

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) - Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan atau pelajaran yang mengajarkan akan pentingnya nilai-nilai dari hak dan kewajiban suatu warga negara, dengan tujuan supaya setiap hal-hal yang di kerjakan itu bisa sesuai dengan tujuan dan juga cita-cita bangsa serta tidak melenceng dari apa yang di harapkan. Karena sangat penting sekali pendidikan kewarganegaraan ini maka pendidikan kewarganegaraan ini sudah terapkan dimulai dari usia dini pada tiap-tiap jejang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education merupakan penerapan dari civics (ilmu kewarganegaraan) dalam proses pendidikan / pembelajaran, yang dapat diartikan bahwa program civic education ini materi utamanya adalah demokrasi politik.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi politik berarti sistem politik yang ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara relatif bersifat otonom. 
Citizenship education / education for citizenship viewed as larger overarching concept here while civic education is but one part, albeit a very important part, of one’s development a citizen.

John J Cogan (1999) membedakan istilah pendidikan kewarganegaraan (bahasa Indonesia) ke dalam dua (2) pengertian yakni
  1. Civic education 
  2. Citizenship education / Education for citizenship. 

Civic education adalah pendidikan kewargaanegaraan dalam pengertian sempit yaitu sebagai bentuk dari pendidikan formal, seperti mata pelajaran dan mata kuliah serta kursus di lembaga sekolah / unversitas atau juga lembaga formal lain. 

Sedangkan citizenship education tidak hanya mencakup sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan saja tetapi bentuk-bentuk informal serta non formal pendidikan kewarganegaraan. Bentuk-bentuk informal atau non formal ini dapat berupakan program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi proses pendewasaan ataupun pematangan sebagai warga negara yang baik dan juga cerdas. Jadi citizenship eduacation ini merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang umum dan luas. 
Dapat diartikan bahwa civic education merupakan bagian dari citizenship education. Civic Education adalah Citizenship education yang dilakukan melalui sekolah.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan pengetahuan / wawasan, kesadaran bernegara, sikap & perilaku cinta tanah air, dengan berdasarkan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional dalam diri dari masing-masing calon penerus bangsa yang sedang, mengkaji, yang akan menguasai imu pengetahuaan, teknologi dan seni.

Selain dari itu tujuan pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang

  1. berbudi luhur
  2. berkepribadian
  3. mandiri
  4. maju
  5. tangguh
  6. profesional
  7. bertanggung  jawab
  8. produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan dapat membuahkan sikap mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab, sikap ini disertai dengan perilaku yang :

  1. Beriman & Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
  2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masnyarakat berbangsa & bernegara.
  3. Rasional, dinamis, & sabar akan hak dan kewajiban warga negara.
  4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
  5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
Sekian dan terima kasih sudah membaca tentang Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) semoga dapat bermanfaat untuk anda.
Pendidikanku.org


Referensi :
Winarno. 2014. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Muchji, Achmad dkk, 2007, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, Universitas Gunadarma, Jakarta.

Pengertian Integrasi Nasional Dan Faktor-Faktornya | Pendidikanku.org

Pengertian Integrasi Nasional


Pengertian Integrasi Nasional - Integrasi nasional adalah menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan & tiap-tiap bagian tersebut diberi tempat, sehingga akan dapat membentuk kesatuan yang harmonis didalam kesatuan Negara , dalam hal ini Negara Republik Indonesia (NKRI) yang bersemboyang “Bhineka Tunggal Ika”.

Integrasi Nasional

Integrasi nasional ini mengindikasikan adanya suatu kekuatan yang menggerakkan tiap-tiap individu untuk dapat hidup bersama sebagai kesatuan / kelompok  (bangsa, Negara). Dengan integrasi yang tangguh yang tercermin dalam rasa cinta, bangga, hormat, serta loyalitas kepada Negara.

Integrasi Nasional
Integrasi Nasional
Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Pada satu sisi hal tersebut akan membawa dampak positif bagi bangsa disebabkan karena kita dapat memanfaatkan kekayaan alam Indonesia ini dengan secara bijak atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat , 

Pendididkanku.org - namun dari keuntungan tersebut hal tersebut juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Seperti yang kita ketahui dengan wilayah serta budaya yang melimpah itu akan dapat menghasilkan karakter atau manusia manusia yang berbeda juga sehingga akan dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Faktor-faktor pendorong integrasi nasional antara lain ialah sebagai berikut:
  1. Faktor sejarah ialah yang menimbulkan rasa senasib &seperjuangan.
  2. Keinginan untuk dapat bersatu di semua kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan didalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
  3. Rasa cinta tanah air di semua kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana yang dibuktikan pada masa perjuangan merebut, menegakkan, serta mengisi kemerdekaan.
  4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa & Negara, sebagaimana yang dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
  5. Kesepakatan ataupun konsensus nasional didalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila serta UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.

Faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut:
  1. Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam hal  kesukubangsaan , agama , bahasa daerah , dan lain sebagainya dapat menghambat perkembangan Integrasi Nasional .
  2. Negara Indonesia yang begitu luas, terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas.
  3. Besarnya kemungkinan pada suatuancaman, tantangan, hambatan serta gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan juga persatuan bangsa, baik itu yang berasal dari dalam ataupun luar negeri.
  4. Masih besarnya ketimpangan serta ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan berbagai rasa yang tidak puas serta keputusasaan pada masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan juga kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.
  5. Terdapatnya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan pada budayanya serta menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

Beberapa hal yang bisa menjadi ancaman didalam membangun serta memelihara integrasi nasional di Indonesia antara lain ialah sebagai berikut : 
  1. intervensi dalam berbagai bidang oleh Negara asing
  2. eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, 
  3. pencurian kekayaan sumber daya, 
  4. kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia beragam, 
Integrasi Nasional ini berasal dari 2 kata, yakni Integrasi dan Nasional. Integrasi tersebut berasal dari Bahasa Inggris (integrate) yang berarti menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integrasi ini berarti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat serta utuh.

Kata Nasional ini berasal dari Bahasa Inggris (Nation) yang artinya Bangsa. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integrasi Nasional mempunyai arti politis dan antropologis.
  1. Secara Politis.
    Integrasi Nasional secara politis ini mempunyai arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya serta sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk sebuah identitas nasional.
  2. Secara Antropologi.
    Integrasi Nasional secara antropologis berartii bahwa suatu proses penyesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Integrasi nasional merupakan suatu usaha dan proses dalam mempersatukan perbedaan perbedaan yang terdapat pada suatu negara sehingga akan terciptanya keserasian & keselarasan secara nasional. 

Sekian dan terimakasih sudah membaca mengenai Pengertian Integrasi Nasional , Semoga dapat bermanfaat untuk anda .


Pengertian Kabinet Parlementer dan Presidensial Lengkap

Pengertian Kabinet Parlementer dan Presidensial

Pengertian Kabinet Parlementer dan Presidensial Lengkap - Kembali pendidikanku akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa pengertian kabinet parlementer ? pengertian kabinet presidensial ? Ciri - ciri dari pemerintahan parlementer dan presidensial ? sistem presidensial ? kelebihan dan kekurang pemerintahan presidensial ? artikel lainnya : Pengertian GeoPolitik dan Wawasan Nusantara

Pengertian Kabinet Parlementer

Pengertian Kabinet Parlementer adalah sebuah kabinet yang dibentuk dengan cara memperhatikan dan juga memperhitungkan jumlah suara-suara yang ada di dalam sebuah parlemen. Pada dasarnya komposisi / susunan keanggotan kabinet parlementer ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :
  • Kabinet Koalisi.
  • Kabinet Nasional.
  • Kabinter Partai.


Ciri - Ciri Pemerintahan Parlementer

Ciri - Ciri Pemerintahan Parlementer antara lain sebagai berikut :
  • Badan legislatif / parlemen menjadi satu satunya badan yang anggotanya itu dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
  • Anggota parlemen terdiri dari perwakilan dari partai politik yang memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut.
  • Pemerintah / kabinet terdiri dari jajaran para mentri dan perdana mentri sebagi pemimipin kabinet.
  • Kepala negara tidak sekaligu bertugas sebagi kepala pemerintahan.
  • Seperti parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden atas saran dari perdana mentri juga dapat membubarkan parlemen.

Pengertian Kabinet Presidensial

Pendidikanku – Sistem presidensial (presiden), disebut juga sistem kongres, sistem pemerintahan republik di mana kekuasaan eksekutif itu dipilih dengan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan memisahkan kekuasaan legislatif. Kedaulatan negara itu dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan antara lain, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan ialah sebagai ”Trias Politica” oleh Montesquieu.

  1. Presiden & wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi.
  2. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden ialah sebagai kepala negara & kepala pemerintahan.
  3. Dalam sistem presidensial para menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat & bertanggung jawab kepada presiden.
Disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan harus memiliki 3 unsur, antara lain:
  1. Presiden terpilih yang di pilih oleh rakyat
  2. Presiden sekaligus menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam posisi ini mengangkat pejabat pemerintah yang bersangkutan.
  3. Presiden dijamin mempunyai kekuasaan legislatif oleh konstitusi atau konstitusi.

Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai posisi yang relatif kuat & tidak bisa dijatuhkan karena rendah subjektif seperti misalhnya kurangnya dukungan politik. Namun tetapi tidak ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Apabila presiden melanggar konstitusi, pengkhianatan, dan/atau melibatkan masalah kriminal, posisi presiden dapat dijatuhkan. Pada saat ia dipecat karena pelanggaran tertentu, biasanya wakil presiden akan menggantikan posisinya menjadi presiden.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial

Adapun Ciri-ciri pemerintahan presidensial, antara lain sebagai berikut :
  • Dipimpin oleh presiden ialah sebagai kepala pemerintahan & kepala negara.
  • Kekuasaan eksekutif diangkat menjadi presiden oleh demokrasi rakyat & juga dipilih langsung oleh mereka / dengan melalui badan perwakilan rakyat.
  • Presiden mempunyai hak prerogatif (hak istimewa) untuk dapat mengangkat dan juga memberhentikan menteri yang memimpin departemen dan juga non-departemen.
  • Menteri yang bertanggung jawab untuk kekuasaan eksekutif (tidak kekuasaan legislatif).
  • Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif tidak dapat dipaksakan oleh legislatif.
Kelebihan dan kelemahan dari sistem presidensial

Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem presidensial antara lain sebagai berikut :

Kelebihan sistem presidensial

Berikut ini adalah kelebihan dari sistem presidensial, antara lain sebagai berikut

  1. Cabang eksekutif merupakan posisi yang lebih stabil disebabkan oleh eksekutif tidak tergantung pada parlemen.
  2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, presiden Amerika serikat 4 tahun,Presiden Indonesia adalah 5 tahun, Dan Presiden Filipina adalah 6 tahun.
  3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  4. Legislatif bukan tempat regenerasi untuk posisi eksekutif disebabkan karena legislatif  dapat diisi oleh orang luar, termasuk juga anggota parlemen.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

Berikut ini adalah kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial, antara lain sebagai berikut :

  1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga bisa menciptakan kekuasaan mutlak.
  2. Sistem Akuntabilitasnya kurang jelas.
  3. Pengambilan keputusan / kebijakan publik umumnya hasil dari tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sejauh tidak keputusan tegas
  4. Membuat keputusan yang memakan waktu cukup lama.
Sekian dan terima kasih sudah membaca mengenai pengertian kabinet parlementer dan juga presidensial semoga dapat bermanfaat untuk anda. apabila terdapat kesalahan silahkan isikan pada kolom komentar.
Pendidikanku.org

Pengertian Sistem Hukum Nasional

Pengertian Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional - Manusia yang pada dasarnya merupakan mahkluk individu sekaligus sosial membutuhkan hukum didalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara , oleh karna itu hukum sangat penting didalam kehidupan bersama . pengertian sistem hukum nasional.
untuk dapat lebih jelas mengenai Sistem hukum nasional , ada baiknya kita mengerti dulu apa pengertian sistem ? dan , apa pengertian hukum ?

Sistem merupakan suatu sebuah totalitas yang di dalam terdiri komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya dan saling berkaitan didalam sebuah pola yang baik sehingga bisa di gunakan secara konsisten juga.

Hukum merupakan suatu peraturan-peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan bernegara.

Pengertian Sistem Hukum Nasional
Pengertian Sistem Hukum Nasional

dari Pengertian sistem dan hukum di atas bisa diberi kesimpulan bahwa Pengertian Sistem Hukum Nasional merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku didalam suatu negara yang pada negara yang satu dengan negara yang lainnya itu berbeda , namun tetap saling berhubungan , sehingga dapat terbentuk suatu mekanisme yang baik.

Hukum mempunyai ciri-ciri antara lain ialah sebagai berikut :
  1. Adanya Perintah dan Larangan
  2. Perintah maupun larang tersebut sifatnya memaksa ataupun mengikat.
Hukum mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut :
  1. Peraturan tentang tingkah laku manusia didalam bermasyarakat
  2. Peraturan itu dibentuk oleh badan pemerintahan yang berwajib dan berwenang
  3. Dipaksakan pelaksanaannya
  4. Adanya sanksi buat yang melanggar

Penggolongan Hukum

Hukum dapat dibagi atau diklasifikasi antara lain ialah sebagai berikut :

1. Hukum Menurut Wilayah Berlaku

Hukum menurut wilayah yang berlaku antara lain ialah sebagai berikut :
  • Hukum Lokal
    merupakan hukum yang hanya berlaku pada wilayah atau daerah tertentu didalam suatu negara.
  • Hukum Nasional
    merupakan hukum yang berlaku diseluruh wilayah atau daerah didalam suatu negara.
  • Hukum Internasional
    merupakan hukum yang berlaku secara internasional (hukum yang disepakati oleh satu negara ataupun lebih)

2. Hukum Menurut Wujud dan Bentuk

Hukum menurut wujud dan bentuk dibagi menjadi sebagai berikut :
  • Hukum Tertulisadalah suatu hukum yang tertulis dan dicantumkan didalam berbagai peraturan suatu negara. ex : Undang-Undang.
  • Hukum Tidak Tertulisadalah hukum yang masih hidup dan juga berkembang didalam suatu keyakinan masyarakat , ex : hukum adat.
baca juga pengertian Hukum adat

3. Hukum Menurut Waktu

dibagi antara lain ialah sebagai berikut :
  • Ius Constituendum
    merupakan hukum yang masih di idam-idamkan atau dicita-citakan. hukum tersebut belum ditetapakan sehingga belum bisa diberlakukan.
  • Ius Constitutum
    merupakan hukum yang sudah ditetapkan serta berlaku pada saat ini. hukum yang sudah disahkan dan sudah berlaku disebut juga dengan hukum positif.

4. Hukum Menurut Fungsi 

Dibagi antara lain ialah sebagai berikut :
  • Hukum Materiil
    merupakan hukum yang berisi suatu peraturan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 
  • Hukum Formal
    merupakan hukum yang berisikan mengenai tata cara melaksanakan serta mempertahankan hukum materiil.

5. Hukum Menurut Sifat

dibagi antara lain ialah sebagai berikut :
  • Hukum yang Memaksa
    adalah hukum yang mempunyai sifat untuk harus ditaati dan dilakasanakan oleh semua pihak
  • Hukum yang tidak Memaksa
    adalah hukum yang didalam keadaan konkreat bisa untuk dikesampingkan atau tidak dilaksanakan.

6. Hukum Hukum Menurut Isi

antara lain ialah sebagai berikut :
  • HukumPublic
    adalah hukum yang mengatur suatu hubungan dengan warga negara denga negara didalam hal yng berkepentingan umum.
  • Hukum Privat
    adalah hukum yang mengatur hubungan diantara dua orang atau lebih sebagai individu.
Sekian dan terima kasih sudah membaca mengenai pengertian hukum nasional , semoga dapat bermanfaat untuk anda , salam hangat dari pendidikanku

Pengertian Bangsa dan Negara Terlengkap

Pengertian Bangsa dan Negara

Pengertian Bangsa dan Negara - pada kesempatan kali ini Pendidikanku akan membahas mengenai Pengertian bangsa dan pengertian negara beserta tujuan bangsa dan negara , yang akan dibahas dengan jelas dan juga singkat. dimulai dengan pengertian bangsa dan negara.

Pengertian Bangsa

Pengertian Bangsa dan Negara - Istilah kata bangsa apabila dilihat dari secara umum mempunyai 2 pengertian , antara lain ialah sebagai berikut :

1. Pengertian bangsa dalam arti politis

Bangsa dalam arti politis merupakan masyarakat didalam suatu daerah yang sama dan mereka itu tunduk kepada kedaulatan negaranya ialah sebagai kekuasaan tertinggi. berikut ini merupakan pendapat mengenai pengertian bangsa :
  1. Ir.Soekarno
    Bangsa merupakan sekelompok manusia yang besar , keras , memiliki keinginan untuk bersatu , memiliki persamaan watak , namun tetapi yang hidup diatas 1 wilayah dan 1 unit.
  2. Otto Bauer
    Bangsa itu terbentuk disebabkan karena adanya suatu persamaan , 1 persatuan karakter , yang mana karakter/ watak tersebut tumbuh dan lahir disebabkan karena adanya persatuan pengalaman.

2. Pengertian bangsa dalam arti Antropologis

bangsa merupakan suatu persekutuan hidup bermasyarakat yang berdiri sendiri , masing-masing anggita persekutuan hidup itu merasa memiliki ikatan 1 kesatuan ras , bahasa , agama , dan juga adat istiadat . ikatan ini disebut juga dengan ikatan primordial .

Unsur-unsur terbentuknya bangsa

berikut ini merupakan unsur-unsur terbentuknya bangsa , antara lain ialah sebagai berikut :
  • 1. memiliki persamaan cita-cita
  • 2. memiliki tanah air yang sama
  • 3. memiliki ikatan persatuan diantara anggota/masyarakat
  • 4. memiliki persamaan karakter
  • 5. memiliki nasib dimasa lampau atau memiliki sejarah yang sama

Faktor-Faktor penyebab lahirnya bangsa Indonesia

berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab lahirnya bangsa Indonesia , antara lain ialah sebagai berikut :
  • 1. keinginan yang sama untuk merdeka dan melepaskan diri dari penjajahan.
  • 2. persamaan senasib sependeritaan .
  • 3. kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah nusantara , sabang-marauke
  • 4. cita-cita yang sama untuk mendapatkan kemakmuran , keadilan sebagai suatu bangsa.
Pengertian Bangsa dan Negara Terlengkap
Pengertian Bangsa dan Negara Terlengkap

Pengertian Negara

Pengertian Bangsa dan Negara - negara merupakan suatu  alat yang dibuat oleh masyarakat bangsa, yang diberi kekuasaan untuk mengatur suatu hubungan antara manusia maupun golongan didalam suatu masyarakat bangsa , yang mengarahkan masyarakat secara bersama-sama menuju tercapainya tujuan serta cita-cita bersama .

berikut ini merupakan pengertian bangsa yang dikemukakan oleh para ahli , ialah sebagai berikut : 
  • 1. Kranenburg
    Pengertian negara merupakan suatu sistem untuk tugas-tugas umum dan organisasi yang diatur didalam suatu usaha negara untuk dapat mencapai cita-cita atau tujuan , yang cita-cita dan tujuan tersebut itu juga yang menjadi tujuan dari masyarakat.

  • 2.Aristoteles
    Pengertian Negara merupakan suatu persekutuan yang beranggotakan keluarga dan juga desa guna memperoleh suatu hidup yang sebaik-baiknya.

Unsur-unsur terbentuknya negara

berikut ini merupakan unsur terbentuknya negara , antara lain terdapat 2 unsur , ialah sebagai berikut :

  1. Unsur Konstitutif
    merupakan suatu unsur yang mutlak atau unsur yang harus ada untuk terjadinya suatu negara. yang termasuk kedalam unsur konstitutif adalah : darat , udara , dan perairan.
  2. Unsur Deklaratif
    merupakan suatu unsur yang sifatnya itu pernyartaan dan juga bersifat melengkapi unsur konstitutif. termasuk juga terdapat pengakuan dari negara lain , yaitu secara de jure ataupun de facto.
Sekian dan terimakasih sudah membaca mengenai pengertian bangsa dan negara terlengkap , semoga dapat bermanfaat untuk anda , salam hangat dari pendidikanku