Pengertian Dan Bentuk Analisis Kebijakan Publik Terlengkap

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Pengertian Dan Bentuk Analisis Kebijakan Publik Terlengkap - Pengertian Kebijakan publik ialah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis (bersifat garis besar) yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat pada publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik ataupun orang banyak, umumnya dengan melalui suatu proses pemilihan untuk dapat bertindak atas nama rakyat banyak. 
Kebijakan Publik
Kebijakan Publik


untuk selanjutnya, kebijakan publik akan dapat dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dalam kebijakan publik negara modern ialah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas kehidupan banyak orang. 

TERMINOLOGI

Terminologi kebijakan publik ini menunjuk pada suatu serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari suatu peraturan perundang-undangan, yang mencakup aspek anggaran serta struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri dapat dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi kebijakan. 

Terminologi kebijakan dapat diartikan juga sebagai pilihan atau tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia(ada). artinya ialah kebijakan adalah  hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari semua pilihan-pilihan yang tersedia.
Dalam konteks makro hal tersebut kemudian diangkat ke dalam porsi pengambilan suatu keputusan.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli 

Charles Lindblom ialah akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan ialah berkaitan erat dengan pengambilan suatu keputusan. Karena pada dasarnya ialah sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. 

Sedangkan terminologi publik  ini lebih memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk dapat didefinisikan.

William N. Dunn (2000) juga mengemukakan bahwa analisis kebijakan ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang dapat menggunakan berbagai macam metode penelitian serta argumen untuk menghasilkan dan juga memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka memecahkan suatu masalah-masalah kebijakan. 

Weimer and Vining, (1998:1): "The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision". Jadi analisis kebijakan publik ialah merupakan nasehat atau bahan pertimbangan dalam pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang semestinya dilakukan oleh organisasi publik juga berkaitan dengan masalah tersebut, dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Analisis kebijakan publik ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk dapat membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan suatu masalah-masalah publik. 

Bentuk Utama Analisis Kebijakan Publik

Dunn (2000: 117) membedakan 3 bentuk utama dalam analisis kebijakan publik, ialah:

1.Analisis kebijakan prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif ialah yang berupa produksi serta transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan juga diimplementasikan. Analisis kebijakan disini ialah suatu alat untuk  dapat mensintesakan informasi yang dipakai dalam merumuskan alternatif serta preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan juga kualitatif sebagai landasan  dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2.Analisis kebijakan retrospektif

Analisis Kebijakan Retrospektif ialah sebagai penciptaan serta  transformasi informasi yang sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini ialah sebagai berikut 
  • analis yang berorientasi pada disiplin, 
  • analis yang berorientasi pada masalah
  • analis yang berorientasi pada aplikasi. 
Tentu saja dari 3 tipe tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan.

3.Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi ini ialah bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang juga menaruh perhatian pada penciptaan serta transformasi informasi sebelum dan juga sesudah tindakan kebijakan diambil. 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK

kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan serta juga petunjuk teknis yang berlaku untuk internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang terpenting ialah adanya suatu standar pelayanan pada publik.

Fokus politik pada kebijakan publik ini ialah mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, sebab satuan analisisnya ialah proses pengambilan suatu keputusan sampai dengan evaluasi dan juga pengawasan termasuk juga pelaksanaannya.

OPINI PUBLIK

Opini publik ialah  pendapat kelompok masyarakat ataupun sintesa dari pedapat dan juga diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki hubungan dalam kepentingan. Agregat dari sikap serta kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa.

Dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya (numerical majority) tetapi di hitung dari mayoritas yang efektif (effective majority). Subyek opini publik ialah masalah baru yang kontroversial dimana unsur-unsur opini publik ialah : pernyataan yang kontroversial, mengenai suatu hal yang bertentangan, serta reaksi pertama atau gagasan baru.

Pendekatan prinsip terhadap kajian opini publik dapat dibagi menjadi 4 kategori:
  1. ialah pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini
  2. ialah penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk suatu opini publik pada permasalahan
  3. ialah deskripsi tentang maupun analisis terhadap peran publik dari opini publik
  4. ialah kajian baik terhadap para media komunikasi yang memunculkan gagasan yang menjadi dasar opini ataupun terhadap penggunaan media oleh pelaku propaganda serta manipulasi.

PROSES ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

( Ackoff dalam Dunn,2000:121)Proses kebijakan baru dimulai ialah ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa terdapat situasi permasalahan, ialah situasi adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan suatu kebutuhan, nilai serta  kesempatan. 
Dunn (2000-21) berpendapat ialah  bahwa metodologi analisis kebijakan ialah menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dan dipakai dalam pemecahan masalah manusia: 
5 prosedur tersebut ialah :
  • definisi, 
  • prediksi, 
  • preskripsi, 
  • deskripsi,  
  • evaluasi. 
Dalam analisis kebijakan prosedur tersebut  dapat memperorleh  nama-nama khusus, yaitu:

1.Perumusan Masalah (Definisi)
Perumusan masalah (defenisi) ini ialah menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah dalam kebijakan
2.Peramalan (Prediksi)
Peramalan (prediksi) ini ialah menyediakan suatu informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari suatu penerapan alternatif kebijakan
3.Rekomendasi (Preskripsi)
Rekomendasi (preskripsi) ini ialah menyediakan informasi mengenai nilai ataupun kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari pemecahan masalah.
4.Pemantauan (Deskripsi)
Pemantauan (deskripsi),ini ialah menghasilkan suatu informasi tentang konsekuensi sekarang dan juga masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5.Evaluasi 
Evaluasi ini ialah, mempunyai nama sama dengan yang dipakai didalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau pun kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

Dalam analisis kebijakan publik paling tidak meliputi tujuh langkah dasar. 

Ke tujuh langkah tersebut adalah:

1.Formulasi Masalah Kebijakan

ialah Untuk dapat mengkaji sesuatu masalah publik diperlukan teori, informasi serta metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga identifikasi masalah akan tepat serta dapat akurat, \

2.Formulasi Tujuan
ialah Suatu kebijakan yang selalu mempunyai tujuan untuk dapat memecahkan masalah publik. Analis kebijakan harus dapat untuk merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, realistis serta terukur. 

3.Penentuan Kriteria
ialah Analisis yang memerlukan kriteria yang jelas serta konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. 

4.Penyusunan Model
ialah Model  abstraksi dari dunia nyata, dapat pula didefinisikan ialah sebagai gambaran sederhana dari siatu realitas permasalahan yang kompleks sifatnya. Model ini dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang dapat digolongkan sebagai contoh ialah sebagai berikut: Skematik model ( contoh: flow chart), Manfaat model dalam analisis kebijakan publik ialah untuk mempermudah deskripsi persoalan secara struktural,dan juga membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada ataupun tidaknya perubahan-perubahan didalam faktor penyebab.

5.Pengembangan Alternatif

Alternatif ialah sejumlah alat maupun cara-cara yang dapat dipergunakan untuk dapat mencapai, langsung ataupun tidak langsung sejumlah tujuan yang telah ditentukan.
Alternatif-alternatif kebijakan ini dapat muncul dalam pikiran seseorang disebabkan beberapa hal yaitu: 
  • Berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang telah tersedia.
  • Dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam suatu bidang dan juga dicoba menerapkannya dalam bidang yang tengah dikaji, 
  • merupakan hasil dari pengkajian dari persoalan tertentu.
6.Penilaian Alternatif

ialah Alternatif-alternatif yang perlu dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam langkah ketiga. Tujuan dalam penilaian ialah untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas serta fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling layak , efektif dan jugaefisien. 

7.Rekomendasi kebijakan

ialah Penilaian atas alternatif-alternatif yang akan memberikan gambaran tentang suatu pilihan alternatif yang tepat untuk dapat mencapai tujuan-kebijakan publik. Tugas analis kebijakan publik dalam langkah ini ialah merumuskan serta rekomendasi mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum. 

Smith mengatakan ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses kebijakan.
  1. idealized policy ialah pola interaksi yang secara ideal mendorong, memengaruhi, dan  juga merangsang target grup dalam pelaksanaannya.
  2. target grup, ialah bagian dari policy stakeholders  yang diharapkan sebagai perumus kebijakan yang dapat menyesuaikan suatu pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
  3.  implementing organization ialah badan pelaksana atau pun  unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam suatu kebijakan.
  4. environmenental factors, ialah unsur-unsur dalam lingkungan yang dapat memengaruhi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, serta politik)
Sekian dan Terima Kasih , Sudah Membaca Pengertian Dan Bentuk Analisis Kebijakan Publik Terlengkap Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Anda. 


EmoticonEmoticon